Pemkab Kutim pertahankan Predikat WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berita3. net, SANGATTA – Empat kali berturut – turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), membuat Pemerintah Kabupaten Kutim (Pemkab Kutim) optimis bisa terus melanjutkan tren. Artinya tahun depan masih bisa mendapat predikat WTP.

Kenyakinan dan optimisme tersebut disampaikan Wabup H Kasimidi Bulang usai menghadiri penyerahan penghargaan Pemerintah RI, kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, Selasa (22/10/2019).

“Alhamdulillah hari ini Kutim kembali meraih penghargaan WTP dari Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan. Dengan (prestasi) ini, Kutim 4 tahun berturut – turut (mendapatkan) opini WTP.  Berkat komitmen dan kerja keras semua pihak, kita masih bisa pertahanankan. Insyah Allah kita berusaha untuk yang kelima kali. Jika sudah lima kali (Pemkab Kutim) akan mendapatkan plakat,” ungkap Kasmidi di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.

Ketua DPRD Kutim Hj Encek UR Firgasih yang turut hadir sebagai perwakilan pimpinan dewan menilai, bahwa kebijakan – kebijakan Pemkab Kutim dilaksanaman dengan baik. Firga yang merupakan isteri Bupati Ismunandar ini pun optimis Pemkab Kutim kedepan masih bisa mempertahankan opini WTP.

“DPRD selalu mendukung dan bersinergi dengan Pemkab Kutim dalam pembangunan di Kutim,” tegas Firga yang akrab disapa Bunda.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu – Provinsi Kalimantan Timur, Midden Sihombing, menyampaikan dari 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim di 2018,  BPK memberikan 10 Opini WTP dan 1 WDP. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Provinsi Kaltim semakin meningkat.  Sebab, di 2017 BPK memberikan 9 WTP dan 2 WDP. Dia mengingatkan, Pemberian opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuan pastinya adalah pengeloaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan transparan dan penggunaan dilakukan secara terintegritas.

“Itulah sesungguhnya makna dari pengelolaan keuangan negara. Semoga kedepan pengelolaan keuangan negara, khususnya di Provinsi Kaltim semakin baik,” harapnya.

Sedangkan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mengapresiasi pemerintah Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP. Tak lupa ia memberikan motivasi kepada Kabupaten yang belum WTP dan berharap tahun berikutnya bisa mengejar ketertinggalan.

Hadi menambahkan, pencapaian tersebut patut dibanggakan. Kendati demikian, Hadi tetap berpesan kepada Kabupaten/Kota peraih opini WTP untuk benar-benar mendedikasikannya kepada masyarakat.

“APBD yang dimiliki, keamanan dan kenyamanan harus dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (hms15/An)