oleh

Pemkab Kutim Sampaikan Tanggapan Terkait Pandangan Fraksi terhadap RAPBN 2022

Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Tanggapan mengenai Pandangan Umum Fraksi Dewan dalam Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dalam rapat Paripurna ke 52 di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Kamis (25/11/2021).

Rapat yang digelar secara luring dan daring turut dihadiri Bupati Ardiansyah Sulaiman Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Joni Wakil Ketua Asti Mazar dan Arfan, serta Anggota Dewan, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Bupati dan Wakil Bupati Kutim hadiri rapat paripurna ke 52 DPRD Kutim

Dalam tanggapannya yang dibacakan oleh Kasmidi Bulang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membuat tujuh Program Prioritas sesuai yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 dalam hal Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua, antara lain Penguatan sisi Ekonomi yang antara lain membuat sebuah Program pemberdayaan warga masyarakat melalui RT

Terkiat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur Tahun 2022 (R-APBD Tahun 2022) mempunyai perihal yang sangat strategis dan penting untuk mendukung aktivitas pembangunan pemerintah Kutai Timur kedepannya.

Rancangan APBD Tahun 2022, sambung Kasmidi juga merupakan instrumen penting teknis dari sebuah pola pikir idealisme yang konstruktif bagi pembangunan yang harus di wujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dalam berkeadilan sosial atau social justice.

Selanjutnya Pemkab Kutim sebelum Pengimputan Belanja dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menyiapkan Juknis tentang Tata Cara Penyusunan RKA seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan juga telah membuat Standar Belanja Umum (SBU).

“Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” Imbuhnya

Kemudian terkait penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan wajib memperhatikan skala prioritas, sehingga mengacu pada prinsip pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perlu diketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah, yaitu visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target indikator kinerja daerah.

“Sehingga outcome program tersebut dapat menghasilkan benefit dan impact bagi masyarakat Kutai Timur. RPJMD telah mengidentifikasi”. (BT8)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI