Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatatkan pergeseran struktural yang signifikan dalam postur perekonomian daerah sepanjang tahun 2025. Meski pertumbuhan ekonomi makro melambat akibat koreksi di sektor ekstraktif, sektor-sektor non-pertambangan-terutama pertanian dan industri pengolahan menunjukkan tren penguatan yang menjadi tumpuan baru bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna XVII DPRD Kutim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim, Senin (30/3/2026).
Bupati Ardiansyah mengungkapkan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kutim pada 2025 tercatat sebesar 1,05 persen, terkoreksi dari capaian tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 9,82 persen. Penurunan ini dipicu oleh dinamika pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Namun, di balik angka tersebut, sektor non-ekstraktif justru menunjukkan resiliensi.
“Sektor pertanian meningkat dari 8,80 persen menjadi 10,96 persen. Begitu pula dengan sektor industri pengolahan yang naik dari 4,34 persen menjadi 5,81 persen. Ini sinyal positif bagi transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih tangguh dan tidak semata-mata bergantung pada tambang,” ujar Ardiansyah.
Dalam laporannya, Bupati memaparkan keberhasilan pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kutim 2021-2026. Secara akumulatif, capaian kinerja pemerintah daerah pada lima misi utama mencapai 91,74 persen, yang masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.
Beberapa indikator makro yang menjadi sorotan antara lain yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,48 poin, mengalami kenaikan 0,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya (75,90 poin). Indeks Gini berada pada angka 0,305 poin. Meski naik tipis dari 0,283 pada 2024, angka ini masih di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan di Kutai Timur masih terkendali dalam kategori rendah. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah melampaui target secara signifikan, mencapai 80,85 poin dari target awal 71,47 poin, dengan tingkat ketaatan tata ruang (RTRW) mencapai 100 persen.
Selain indikator ekonomi dan lingkungan, aspek tata kelola pemerintahan juga menunjukkan performa stabil. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat berada di angka 85,80 poin, yang mencerminkan apresiasi publik terhadap layanan birokrasi. Sementara itu, evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menyabet predikat status “Sedang”.
Ardiansyah menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kemitraan konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Ke depan, fokus pemerintah daerah akan tetap konsisten pada penguatan sektor-sektor produktif non-tambang guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi komoditas global.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh jajaran pimpinan DPRD Kutim dan dihadiri oleh segenap anggota dewan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).(*)
