Berita3.net, SANGATTA – Proyeksi turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi menegaskan, pemerintah akan berupaya maksimal agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak terdampak signifikan.
Rizali yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebutkan, menjaga kesejahteraan ASN di tengah tekanan fiskal bukan hal mudah. Pasalnya, penurunan APBD berpotensi memengaruhi pos belanja pegawai yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam struktur keuangan daerah.
“Kami sedang mencari cara terbaik agar TPP ASN tidak mengalami penurunan yang tajam. Kalau pun harus ada penyesuaian, diusahakan tetap pada level wajar,” ujarnya di Sangatta, baru-baru ini.
Data Pemkab Kutim menunjukkan, belanja pegawai tahun 2025 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 20,7 persen dari total APBD. Dengan proyeksi APBD 2026 sekitar Rp4,8 triliun, Pemkab harus menyesuaikan porsi belanja agar tetap sesuai regulasi, yakni tidak lebih dari 30 persen dari total anggaran.
Meski demikian, Rizali menegaskan Pemkab Kutim akan mengedepankan efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan hak ASN. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga motivasi dan kinerja aparatur daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Ia menjelaskan, saat ini Kutim memiliki lebih dari 5.600 ASN, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada 2024 lalu, sebanyak 4.303 tenaga honorer telah diangkat menjadi PPPK, ditambah 280 formasi baru PNS. Kondisi tersebut membuat kebutuhan belanja pegawai meningkat seiring bertambahnya jumlah aparatur tetap.
“Kami masih menghitung kembali komposisi ASN agar kebijakan anggaran tahun depan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rizali menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka panjang. Dengan memperkuat basis penerimaan daerah dan memperbaiki tata kelola fiskal, Pemkab Kutim berharap dapat menjaga keseimbangan keuangan tanpa mengurangi kesejahteraan ASN.
Di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan fiskal, komitmen Seskab Rizali Hadi menjadi penegasan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan semangat dan kesejahteraan pegawai daerah yang berperan penting dalam melayani masyarakat Kutai Timur. (Adv/setkab_ktm)
