Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai merumuskan langkah strategis untuk memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di tahun mendatang. Dalam acara peringatan HDI yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (3/12/2025), Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan perlunya penunjukan dinas pengampu agar kegiatan tersebut memiliki payung anggaran dan kelembagaan yang jelas.
Menurut Ardiansyah, selama ini banyak kegiatan HDI di lapangan ditangani oleh para guru Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara dukungan pendanaan dari pemerintah daerah belum tertata secara optimal. Ia menilai penting adanya peran aktif dari perangkat daerah agar penyelenggaraan HDI tidak lagi bergantung pada inisiatif para pendidik semata.
“Saya perintahkan, tahun depan harus ada dinas pengampu khusus untuk HDI. Guru-guru SLB tetap menjadi pelaksana, tetapi anggarannya harus dijamin dan difasilitasi pemerintah daerah,” kata Ardiansyah.
Bupati mengusulkan agar dua hingga tiga perangkat daerah dilibatkan sebagai penanggung jawab. Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Sosial (Dinsos), ia berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) turut bergabung untuk memperkuat sinergi.
“Saya minta ada dua atau tiga dinas pengampu, bisa dari Disdikbud atau Dinsos. Kita juga bisa hadirkan sponsor-sponsor. Harapan saya Disdikbud, Dinsos, dan DPPPA bisa bergerak bersama,” ujarnya.
Menyikapi arahan tersebut, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyatakan kesiapan pihaknya. Ia menegaskan bahwa penunjukan dinas pengampu merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
“Kami siap melaksanakan perintah Bapak Bupati. Ini komitmen agar perhatian kepada anak-anak disabilitas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi masuk dalam perencanaan anggaran tahunan,” ujar Mulyono.
Penunjukan dinas pengampu dinilai sebagai langkah awal untuk menciptakan tata kelola kegiatan disabilitas yang lebih terpadu. Dengan adanya struktur yang jelas, perencanaan dan evaluasi kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis, sekaligus membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme sponsor.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan peringatan HDI di Kutim lebih inklusif, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi seluruh penyandang disabilitas. (Adv/diskominfo_ktm)
