Berita3.net, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan, menanggapi secara positif terkait dengan program Pendidikan di Kutim dalam upaya pemerataan. Terlebih saat ini, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 13 Desa di Kutim masuk kategori wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Disinggung mengenai wilayah Busang, Sandaran dan Long Mesangat, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, bahwa saat ini Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), telah melakukan sejumlah terobosan positif dalam memaksimalkan Pendidikan di Kutim, termasuk wilayah dalam kategori 3T.
“Saya kirakan Dinas terkait telah melakukan mobilisasasi, dalam rangka untuk melakukan identifikasi data base terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memang harus dibangun dan alhamdulillah, tahun kemarin saja sudah banyak yang terealisasi,” beber Agusriansyah Ridwan.
Kesempatan itu, dirinya mengungkapkan bahwa sejumlah Pembangunan sarana dan prasarana telah direalisasikan dinas terkait, termasuk Unit Kesehatan Siswa, Laboratorium Sekolah, dan Ruang Kelas Baru (RKB).
“Saat ini juga kita mendorong Dinas Pendidikan agar supaya datanya tidak diambil saat mau diajukan, namun harus ada dari sekarang dan datanya harus lengkap sehingga bisa direalisasikan dalam banyak program baik melalui program DAK dan Bankeu,” ucapnya.
Diakhir wawancara, Agusriansyah berharap, pemerataan pendidikan di Kutim dapat terus terwujud, sehingga peserta didik mendapatkan fasilitas yang layak, serta dapat menjadikan sektor pendidikan di Kutim lebih berkembang. “Kami ingin pemerataan pendidikan di Kutim dapat terealisasi dan anak-anak kita bisa menikmatinya dengan layak,” pungkasnya.
35. Kutim – Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan, memilik pandangan positif terkait dengan target penyerapan anggaran di Kutim pada tahun 2024.
Dihadapan sejumlah awak media belum lama ini, Agusriansyah Ridwan mengatakan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan realisasi anggaran tahun 2024 ini, karena saat ini proses penyerapan masih terus berjalan.
“Saya rasakan saat ini masih terus berproses. Sebagai mana dulu yang dikhawatirkan teman-teman misalnya ditahun 2023, bahwa realisasi anggaran akan rendah namun kenyataanyakan sampai 85 persen bisa terealisasi ditahun itu,” terangnya.
“Sistem realisasi pembangunan itukan ada pengawasan termasuk dari BPK, jadi saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam proses itu. Soal misalnya ada keterlambatan ataupun apa, itukan tidak berimplikasi hukum dan kembali lagi pada teknisnya dalam SKPD,” tambahnya.
Dikonfirmasi terkait peran pengawasan DPRD Kutim , Agusriansyah mengungkapkan bahwa pihaknya tentu menjalankan prosedur yang berlaku, termasuk adanya rapat dengan SKPD terkait bahkan melakukan sidak.
“Kami telah melakukan diskusi dan beberapa kali kami lakukan pemanggilan untuk instansi terkait. Kami panggil untuk mendengar jawab-jawaban dari meraka, terkait dengan kendala maupun masalah yang dihadapi dalam penyerapan anggaran,” bebernya.
Sementara itu, menjadi legislatif untuk tahun terakhir, tentunya Agusriansyah akan melakukan perbaikan, sehingga dirinya bisa memiliki kenangan yang positif dalam Pembangunan Kutim kedepanya. “Sebenernya kan pindah tempat aja. Saya kira pengawasan akan lebih maksimal lagi kalau saya di Provinsi,” pungkas Agusriansyah Ridwan. (adv/bt3_dprdkutim)
