Berita3.net, JAKARTA – Atmosfer diskusi strategis mewarnai kehadiran Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Acara yang diikuti sejumlah menteri dan jajaran pejabat pusat tersebut menjadi ruang penting bagi Pemkab Kutim untuk memahami arah kebijakan pembangunan nasional sekaligus menyiapkan langkah konkret di daerah.
Rakor yang turut menghadirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga perwakilan Komisi II DPR RI itu membuka peluang besar bagi sinkronisasi program pusat dan daerah.
Beragam paparan mengenai pembangunan nasional, visi Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai agenda prioritas pemerintah menjadi motivasi baru bagi Mahyunadi untuk mempercepat implementasi pembangunan di Kutai Timur.
Mahyunadi menyampaikan bahwa materi yang dibahas dalam rakor sangat luas, mulai dari strategi pembangunan nasional, penyelarasan target pemerintah, hingga urgensi penguatan program lintas kementerian.
“Penjabaran materi itu luar biasa dan memberi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk membangun serta mensinergikan strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluangnya,” ujar Mahyunadi. Ia menekankan sejumlah sektor yang menjadi perhatian, termasuk pertanian dan sekolah rakyat.
Salah satu poin yang mendapat dukungan Mahyunadi adalah rencana pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden, sehingga memungkinkan mobilitas pejabat ke berbagai daerah di Indonesia. Meski ada pandangan bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi kewenangan daerah, Mahyunadi menilai langkah itu sebagai bentuk kemajuan demi pembangunan nasional yang lebih merata.
“Harapannya, kita mampu mengimplementasikan dan membawa seluruh kebijakan ini ke daerah. Kita harus menemukan benang merah antara pembangunan daerah dan pusat,” tegasnya.
Dalam isu kepegawaian, Mahyunadi juga menanggapi penekanan Kepala BKN terkait penerapan meritokrasi. Ia menilai masih ada ASN yang bekerja lamban dan tidak optimal, yang menandakan perlunya peningkatan sistem merit.
“Harapan saya, bersama BKPSDM, seleksi pejabat ke depan benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang. Kita tidak boleh terhambat hanya karena pejabat tidak mampu bekerja cepat,” tambahnya.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa hasil rakor dipastikan berdampak langsung pada arah kebijakan kepegawaian di Kutim. Dua kementerian yang membutuhkan dukungan ASN daerah adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial.
Ia menjelaskan bahwa ASN penyuluh pertanian akan dialihkan menjadi tenaga pusat mulai 1 Januari 2026, sejalan dengan target nasional sektor pertanian. Selain itu, ASN Kutim juga akan dilibatkan dalam program sosial melalui Koperasi Merah Putih.
“Koperasi Merah Putih nantinya akan menarik ASN-ASN di daerah. ASN, baik PNS maupun P3K, akan ditempatkan untuk mendukung operasional koperasi desa di kecamatan dan desa,” papar Misliansyah.
Sebelumnya, Rakornas dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi.
Ia menyoroti kebutuhan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kompetensi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan digitalisasi yang terus berubah.
“Poin pentingnya adalah reformasi birokrasi mesti lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ungkap Zudan.
Dengan berbagai arahan tersebut, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memperkuat peran ASN sebagai motor pelayanan publik demi mendukung visi pembangunan nasional. (Adv/serkab_ktm)
