Berita3.net, SANGATTA – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ernata Hadi Sujito, menekankan pentingnya pemahaman desil kesejahteraan sebagai dasar penetapan prioritas bantuan sosial. Pemaparan tersebut ia sampaikan dalam Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa terkait Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025).
Ernata menilai, penguasaan konsep desil oleh aparat desa sangat penting untuk memastikan proses pendataan berjalan objektif dan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
“Desil adalah pondasi utama dalam memahami tingkat kesejahteraan warga. Dengan mengetahui posisi rumah tangga pada desil tertentu, kita bisa menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak lagi menjadi prioritas,” ujar Ernata.
Ia menjelaskan, pengukuran kesejahteraan menggunakan 10 desil berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. Adapun rinciannya yaitu:
Desil 1 (Miskin Ekstrem): < Rp500.000
Desil 2 (Miskin): Rp500.000–Rp650.000
Desil 3 (Rentan Miskin): Rp650.000–Rp800.000
Desil 4 (Menengah Bawah): Rp800.000–Rp1.000.000
Desil 5 (Menengah): Rp1.000.000–Rp1.250.000
Desil 6 (Menengah Atas): Rp1.250.000–Rp1.500.000
Desil 7 (Mapan): Rp1.500.000–Rp1.800.000
Desil 8 (Kaya): Rp1.800.000–Rp2.200.000
Desil 9 (Sangat Kaya): Rp2.200.000–Rp3.000.000
Desil 10 (Super Kaya): > Rp3.000.000
Ia mencontohkan cara menghitung desil dengan metode sederhana.
“Cukup jumlahkan seluruh pengeluaran sebulan, lalu bagi jumlah anggota keluarga. Misalnya keluarga empat orang menghabiskan Rp3 juta, berarti per kapitanya Rp750 ribu. Itu masuk Desil 3 atau rentan miskin,” jelasnya.
Contoh lain diberikan untuk menunjukkan kategori ekstrem dan kategori mampu.
“Jika keluarga lima orang hanya membelanjakan Rp2,5 juta sebulan, maka per kapitanya Rp500 ribu. Itu termasuk Desil 1 atau miskin ekstrem. Sebaliknya, keluarga tiga orang dengan pengeluaran Rp6 juta sebulan berada di Desil 8 atau kategori kaya,” paparnya.
Ernata menegaskan bahwa desil 1–4 adalah kelompok prioritas penerima bansos, sedangkan desil 5–7 adalah kelompok menengah, dan desil 8–10 merupakan kelompok sejahtera yang tidak lagi menjadi target bantuan.
“Ketika desa memahami desil, validitas data di SIKS-NG akan semakin kuat dan polemik soal bantuan bisa diminimalkan,” tegasnya.
Ia menutup pemaparannya dengan ajakan agar seluruh operator melakukan pendataan secara jujur dan akurat.
“Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan sangat bergantung pada objektivitas pendataan kita. Kualitas data adalah kunci utama,” kata Ernata. (Adv/diskominfo_ktm)
