Berita3.net, BENGALON – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menyiapkan pembinaan berkelanjutan untuk penguatan Komite Gender di enam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Enam perusahaan tersebut menjadi tahap awal sebelum program serupa diperluas ke perusahaan sawit lainnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur sekaligus Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Idham Cholid, mengatakan pembentukan Komite Gender merupakan salah satu upaya mendorong pengarusutamaan gender di sektor perkebunan.
Menurut dia, enam perusahaan yang telah menjadi lokasi program diharapkan dapat menjadi percontohan bagi perusahaan lain. Pengalaman dalam membentuk struktur organisasi, menyusun program kerja, hingga membangun komunikasi dengan manajemen dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperluas program tersebut.
“Enam perusahaan sebagai sampel ini, dengan harapan setelah dibentuk dan penguatan ini, maka nanti program-program kerja sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di enam perusahaan itu akan mendapat dukungan dari manajemen perusahaan,” ujar Idham saat menghadiri pembentukan Komite Gender PT Kemilau Indah Nusantara (KIN) di Kecamatan Bengalon, Sabtu (29/8/2026).
Idham menilai dukungan manajemen perusahaan menjadi salah satu kunci keberlanjutan program. Dukungan tersebut diperlukan agar Komite Gender dapat menjalankan program secara konsisten sekaligus memastikan hak-hak perempuan di lingkungan kerja lebih terakomodasi.
Selain itu, penguatan Komite Gender diharapkan dapat membantu mengurangi potensi diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan. Persoalan terkait kesetaraan gender juga diharapkan dapat ditangani melalui mekanisme yang lebih terarah di lingkungan perusahaan.
Untuk menjaga keberlanjutan program, DPPPA Kutai Timur akan melakukan pembinaan dan pelatihan bersama Yayasan Solidaridad Indonesia. Pendampingan akan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing Komite Gender, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Supaya berkelanjutan nanti, maka ada program pembinaan dari DPPPA dengan Solidaridad baik secara langsung maupun tidak. Kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan juga,” kata Idham.
Pelatihan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai kesetaraan gender. Lebih dari itu, pengurus diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan program, menyerap aspirasi pekerja, serta membangun komunikasi dengan manajemen perusahaan.
Idham mengatakan kapasitas pengurus menjadi penting karena Komite Gender diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan di tempat kerja.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka peluang memperluas model tersebut ke perusahaan perkebunan sawit lainnya. Perluasan program dinilai penting mengingat banyaknya perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur.
“Tidak hanya pada enam perusahaan ini, tapi nanti ke depannya akan dikembangkan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Karena di Kabupaten Kutai Timur itu sangat banyak sekali,” ujar Idham.
Menurut Idham, enam perusahaan yang saat ini menjadi bagian dari program tersebut masih merupakan tahap awal. Pemerintah akan melihat pengalaman dan pelaksanaan program di enam perusahaan tersebut sebagai pijakan untuk mengembangkan Komite Gender di perusahaan lainnya.
“Harapannya nanti program-program pengarusutamaan gender itu tersosialisasikan dengan baik ke seluruh perusahaan sawit di wilayah Kabupaten Kutai Timur,” katanya.
Ia berharap pengarusutamaan gender dapat semakin diterapkan di lingkungan perkebunan sawit. Dengan demikian, hak-hak perempuan mendapat perhatian yang setara dan lingkungan kerja dapat berkembang menjadi lebih aman, adil, serta inklusif.
Pembentukan dan penguatan Komite Gender di PT KIN merupakan bagian dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui DPPPA bersama Yayasan Solidaridad Indonesia. PT KIN menjadi perusahaan keenam yang mengikuti rangkaian pembentukan dan penguatan Komite Gender pada 2026. (Adv/bt3_diskominfo)