Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) semakin memantapkan diri sebagai penggerak utama dalam menghubungkan berbagai OPD untuk menangani isu-isu strategis terkait perempuan dan anak. Pada 2025, DP3A menempatkan tiga agenda besar sebagai fokus utama, yakni percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengarusutamaan gender (PUG), serta penguatan perlindungan anak melalui pendampingan hukum.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menyampaikan bahwa seluruh program dinas dirancang untuk mengikuti arah pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa dinas hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang memastikan visi dan misi kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret di lapangan.
“Semua yang kita kerjakan berpedoman pada RPJMD dan prioritas bupati. Dinas tidak memiliki visi-misi sendiri, tetapi menjalankan visi-misi bupati,” ujarnya.
Idham menekankan bahwa ketiga program prioritas tersebut tidak bisa dijalankan secara parsial. Khusus untuk KLA, penilaian mencakup banyak aspek yang tersebar di berbagai OPD mulai dari kesiapan layanan kesehatan, sarana pendidikan, ruang publik ramah anak, hingga pemenuhan hak partisipasi anak. “Penilaian KLA itu luas, tidak hanya DPPPA. Semua OPD ikut berkontribusi,” jelasnya.
Penerapan PUG juga menuntut kerja komprehensif dari seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diwajibkan memasukkan perspektif gender dalam penyusunan program dan penganggaran. Idham menjelaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar menyamakan peran laki-laki dan perempuan, tetapi memastikan perempuan dapat berkontribusi optimal sesuai fungsi dan kapasitasnya.
“Kesetaraan itu bukan berarti sama, tapi peran dan fungsinya harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, pada aspek perlindungan khusus anak, DPPPA berperan sebagai koordinator pendampingan korban mulai dari tahap pelaporan hingga proses hukum. Dalam program ini, dinas bekerja erat dengan kepolisian, kejaksaan, tenaga medis, serta lembaga layanan sosial untuk menjamin pemulihan yang komprehensif.
Sebagai motor integrasi lintas sektor, DPPPA memastikan seluruh OPD bergerak selaras dalam mencapai target-target strategis bidang perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Pemerintah berharap sinergi yang semakin kuat ini dapat mempercepat peningkatan indikator KLA, memperluas penerapan PUG, dan memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh.
Dengan kolaborasi yang lebih solid, Kutai Timur diharapkan semakin siap mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, aman bagi anak, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. (Adv/diskominfo_ktm)
