Berita3.net, SANGATTA – Di tengah arus perubahan pendidikan nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), komitmen itu diwujudkan dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Mendalam Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Kesetaraan, yang digelar selama tiga hari, Jumat hingga Sabtu (26–28/9/2025) di Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat mutu pendidikan non-formal, khususnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah hadir hampir di setiap kecamatan.
Plt Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Kutim Hari Purwanto, menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan harus ditempatkan sejajar dengan pendidikan formal.
“Pendidikan non-formal bukan sekadar melatih keterampilan hidup, tetapi juga harus menghadirkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Ijazah kesetaraan diakui hingga perguruan tinggi, sehingga wajar jika kita terus menggaungkan peran PKBM ke tengah masyarakat,” ujarnya penuh optimisme.
Menurutnya, penguatan kapasitas lembaga pendidikan non-formal merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan di daerah. PKBM tak lagi hanya menjadi tempat belajar alternatif, melainkan wadah utama bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi dan meraih kesetaraan pendidikan.
Dukungan terhadap upaya ini juga datang dari Edo Panus, Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Busang. Ia menilai kegiatan tatap muka jauh lebih efektif dibandingkan pelatihan daring, terutama bagi peserta yang datang dari wilayah pedalaman.
“Interaksi langsung memberi dampak besar, bukan hanya dalam penyerapan materi, tetapi juga dalam memperkuat komunikasi dan kebersamaan. Ini menjadi spirit baru bagi kami di Korwil maupun PKBM,” tuturnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Fauzi Eko Pranyono, Tenaga Ahli Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek RI, yang memaparkan konsep Satuan Kredit Kompetensi (SKK), penyusunan jadwal pembelajaran, serta struktur kurikulum kesetaraan. Forum ini turut diikuti pengawas, Korwil, penilik, tutor, hingga pengelola PKBM dari seluruh Kutim.
Melalui kegiatan ini, Kutim berharap lahirnya perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis, kontekstual, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Lebih dari sekadar forum teknis, pertemuan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi pendidikan yang adil dan inklusif.
Di bawah semangat Merdeka Belajar, Kutim menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Dari hotel di jantung Sangatta itu, tersirat pesan kuat bahwa pendidikan bukan hak istimewa bagi sebagian orang, melainkan tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang percaya diri, mandiri, dan siap menatap masa depan. (bt3_vian)
