Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Sosial menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025), dibuka Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, yang hadir mewakili Bupati Kutim.
Dalam sambutannya, Sudirman menegaskan bahwa perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN merupakan langkah besar pemerintah dalam membangun basis data nasional yang terintegrasi.
“DTSEN tidak lagi hanya berfokus pada penduduk miskin dan rentan, tetapi mencakup seluruh warga dengan peringkat kesejahteraan yang lebih detail,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini sejumlah kementerian dan lembaga menggunakan basis data berbeda sehingga menyulitkan sinkronisasi program. DTSEN hadir sebagai konsolidasi data dari Kemendagri, Kemenko PMK melalui P3KE, Badan Pusat Statistik melalui Regsosek, serta DTKS Kementerian Sosial.
“Integrasi ini memungkinkan pemerintah mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran,” kata Sudirman.
Ia menyoroti desa sebagai titik awal validitas data. Menurutnya, kualitas DTSEN sangat ditentukan oleh ketelitian operator desa dalam proses pengumpulan data serta kemampuannya menggunakan aplikasi SIKS-NG. Workshop, kata dia, menjadi ruang untuk menyeragamkan pemahaman sekaligus memastikan setiap desa memiliki standar pemutakhiran data yang sama.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 03 Tahun 2025 yang mengatur pemutakhiran data secara berkala.
“Selama ini banyak data lintas kementerian belum terhubung. Melalui DTSEN, seluruh sumber data akan disatukan sehingga menghasilkan basis data tunggal yang valid,” ujarnya.
Ernata menekankan bahwa akurasi data menjadi kebutuhan utama dalam penentuan penerima manfaat bantuan sosial. DTSEN, menurutnya, akan menjadi rujukan utama seluruh program perlindungan sosial pemerintah. Ia juga menekankan peran aplikasi SIPMAS yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial masyarakat hingga tingkat desa.
“Dengan SIPMAS, kami dapat melihat persoalan sosial dan kebutuhan program secara lebih komprehensif,” katanya.
Ketua panitia, Agus Budi Priyanto, melaporkan bahwa workshop diikuti operator desa dari 141 desa dan kelurahan, 18 pendamping TKSK, serta 19 pendamping PKH. Pelatihan berlangsung selama dua hari, 1–2 Desember 2025, dengan fokus pada penguasaan SIKS-NG dan instrumen pemutakhiran terbaru.
“Operator desa adalah garda terdepan penyediaan data sosial ekonomi. Data inilah yang menjadi dasar kebijakan penanganan kemiskinan,” kata Agus.
Workshop menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kesos Kementerian Sosial, BPS Provinsi Kaltim, serta PT Integra Inovasi Indonesia. Agus berharap kegiatan ini memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan DTSEN di Kutim. (Adv/diskominfo_ktm)
