Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor perkebunan, melalui pendekatan yurisdiksi berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan dalam dialog interaktif bertema “Kolaborasi Mewujudkan Transformasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur” yang digelar di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Rabu (21/5/2025) malam.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, koperasi petani, hingga pembeli internasional, guna menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di sektor perkebunan.
Poniso Suryo Renggono, Asisten Ahli Pemerintahan Umum dan Kesra Pemkab Kutim saat membuka kegiatan mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa agenda keberlanjutan sudah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan termasuk dalam 50 program prioritas daerah.
“Dukungan ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah tertuang dalam dokumen perencanaan kami. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam rencana aksi yang konkret,” ujarnya.
Meski rencana aksi tahunan telah disusun, Team Leader Sustain Kutim, Iwied Wahyulianto, mengakui masih ada tantangan signifikan.
“Tantangan terbesar adalah menyatukan seluruh elemen dalam satu gerakan bersama,” singkatnya.
Hal senada diungkapkan Ripto Widargo, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kutai Timur. Ia menjelaskan adanya rencana untuk membuat wilayah percontohan atau piloting dalam penerapan yurisdiksi berkelanjutan.
“Kami ingin ada wilayah percontohan yang bisa menjadi model bagi daerah lain di Kutim,” katanya.
Dari sisi internasional, perwakilan dari Barry Callebaut Group Singapura yakni Jesica Wettstein mengapresiasi inisiatif Pemkab Kutim dalam membuka ruang dialog dengan para petani. Mereka menilai Kutim memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kolaborasi yang sukses antara pelaku industri dan komunitas lokal.
“Kami melihat potensi besar di sini, dan kolaborasi adalah kuncinya. Kami ingin mata pencaharian masyarakat berkembang lebih baik,” ungkap Jesica.
Sementara itu, Ade Akbar, Ketua Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng, menyambut baik gagasan wilayah percontohan serta peluang sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Namun, ia menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan pendanaan.
“Kami sangat antusias dengan RSPO, tapi perlu dukungan pendanaan. Kami berharap salah satu kecamatan bisa menjadi role model agar daerah lain di Kutai Timur bisa mengikuti jejak ini,” ujarnya.
Dialog ini menjadi tonggak penting dalam membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan masa depan perkebunan di Kutai Timur yang lebih lestari, adil, dan bertanggung jawab. (*)
