Pemkab Kutim Perkuat Perlindungan Kesehatan Warga Lewat BPJS Gratis dan Capaian UHC

Berita3 net, SANGATA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui pemantapan program BPJS Kesehatan gratis. Program ini merupakan bagian dari 50 program unggulan Bupati Kutim dan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.

Upaya tersebut bukan hanya menjadi prioritas, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat mengakses layanan medis tanpa hambatan biaya. Pemerintah daerah menilai jaminan kesehatan sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja bersama dalam mempercepat pelayanan kesehatan gratis sekaligus memperkuat percepatan penanganan stunting di Kutim.

Sinergi ini juga memberikan kemudahan dalam pemutakhiran data masyarakat kurang mampu. Melalui koordinasi yang intensif antardinas, proses verifikasi dan validasi penerima manfaat dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa komitmen tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Sejak tahun 2023, Kutim resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang berarti lebih dari 95 persen penduduknya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Alhamdulillah, sejak tahun 2023, untuk BPJS Kesehatan kita sudah UHC,” ujar Ardiansyah, menandai capaian penting bagi pelayanan publik di sektor kesehatan.

Dengan tercapainya UHC, masyarakat kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini turut mengurangi risiko masyarakat menunda pengobatan akibat keterbatasan biaya.

Pemerintah daerah meyakini bahwa perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi langkah tepat dalam pemerataan perlindungan sosial dan perbaikan kualitas kesehatan warga. Jaminan kesehatan yang inklusif juga berperan besar dalam menurunkan angka stunting melalui akses layanan yang lebih mudah dan terjamin.

Ke depan, Pemkab Kutai Timur berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan program BPJS gratis ini. Dengan dukungan OPD terkait dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh Kecamatan Kutim meningkat secara merata dan berkesinambungan.(Adv/diskominfo_ktm)