Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama PLN terus memacu percepatan elektrifikasi di 13 desa yang hingga kini belum teraliri listrik negara. Data perencanaan 2026 menunjukkan sejumlah desa masih menghadapi keterbatasan akses energi akibat kondisi geografis yang terpencil, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman.
Di Kecamatan Bengalon, Desa Tebangan Lembak dengan jumlah penduduk 432 jiwa masuk dalam rencana penyambungan melalui pembangkit PLTD. Sementara di Kecamatan Busang, sebanyak 630 warga Desa Mekar Baru juga menunggu realisasi jaringan yang sama. Kedua desa tersebut berada cukup jauh dari infrastruktur utama sehingga memerlukan tahapan teknis lebih panjang.
Keterbatasan listrik juga dialami dua desa pesisir Sangkulirang, yakni Tanjung Manis (661 jiwa) dan Perupuk (840 jiwa). Keduanya direncanakan menerima suplai dari PLTD Sandaran serta excess power PT BMA. Sebelum jaringan terbangun, masyarakat masih mengandalkan lampu surya portabel dan genset rumah tangga.
Kecamatan Sandaran menjadi wilayah dengan jumlah desa belum berlistrik terbanyak. Desa Marukangan—berpenduduk 2.304 jiwa—serta Desa Susuk Tengah (789 jiwa), Susuk Luar (1.764 jiwa), dan Susuk Dalam (803 jiwa) masuk dalam rencana interkoneksi PLN melalui PLTD Sandaran dan pasokan daya tambahan dari PT BMA.
Di sisi lain, beberapa desa telah mendapat bantuan energi berbasis terbarukan. Pulau Miang di Sangkulirang, berpenduduk 799 jiwa, memperoleh PLTS Komunal pada 2021. Desa Tadoan di Sandaran juga menerima fasilitas serupa pada 2020. Tahun 2025, pembangunan PLTS SHS di Desa Sandaran (100 unit) dan Tanjung Mangkalihat (125 unit) ditargetkan rampung.
Desa Long Poq Baru di Muara Ancalong, dengan 408 jiwa, saat ini menunggu proses verifikasi sambungan PLN. Medan berat dan akses darat terbatas menjadi tantangan utama perluasan jaringan listrik menuju wilayah tersebut.
Kepala Bagian SDA Setkab Kutim, Arief Nur Wahyuni, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program elektrifikasi sesuai visi misi Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.
“Pemkab Kutim akan terus berupaya dan bersinergi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Secara bertahap, listrik PLN akan diwujudkan,” ujarnya.
Pemkab menilai kehadiran listrik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan sinergi pemerintah dan PLN yang terus diperkuat, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum percepatan pemerataan akses energi di Kutai Timur. (Adv/setkab_ktm)
