Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kecamatan Kaliorang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Langkah strategis kini difokuskan pada aktivasi pelabuhan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pencatatan komoditas ekspor dilakukan langsung dari wilayah Kutim.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat keduanya beberapa waktu lalu melakukan kunjungan lapangan di Pelabuhan KEK MBTK pada Rabu (25/2/2026) kemarin untuk mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar Pelabuhan Maloy segera difungsikan secara penuh. Kehadiran pelabuhan yang representatif dinilai menjadi kunci utama agar aset daerah seluas 500,9 hektare di kawasan tersebut tidak menjadi aset tidur.
“Tanah seluas 500,9 hektare sudah dibayar dan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim di KEK Maloy. Jika pelabuhan berfungsi, lahan ini akan produktif dan memberikan pemasukan nyata bagi PAD kita,” ujar Mahyunadi dalam kesempatan menghadiri kegiatan buka puasa bersama (Bukber) dengan Ormas Paguyuban Badan Pengurus Daerah Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan (BPD KKSS) Kutim, Jumat (27/2/2026).
Salah satu alasan kuat dibalik desakan aktivasi pelabuhan ini adalah hilangnya potensi retribusi dan pencatatan ekonomi akibat sistem logistik yang masih bergantung pada pelabuhan di luar daerah. Mahyunadi mencontohkan komoditas pisang asal Kutim yang memiliki pangsa pasar ekspor sangat besar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari para eksportir, Kutim mampu memproduksi dan mengekspor pisang hingga lebih dari 1.600 ton per tahun. Namun, secara administratif, angka ekspor tersebut tidak tercatat sebagai kontribusi Kutim karena pengapalan atau proses pengangkutan, pengiriman, atau pemuatan barang dan kargo dilakukan melalui Pelabuhan Semayang di Balikpapan.
“Pisang kita diekspor lebih dari 1.600 ton setahun, tapi keluarnya tercatat dari Balikpapan. Akibatnya, kita tidak mendapatkan nilai tambah maksimal dari hasil ekspor tersebut. Jika Maloy berfungsi, semua hasil bumi kita akan tercatat langsung sebagai ekspor Kutim,” tuturnya.
Upaya “mendobrak” pintu Kemenhub ini diharapkan dapat memangkas rantai logistik yang selama ini membebani para pelaku usaha di Kutim. Dengan berfungsinya pelabuhan di KEK MBTK, biaya distribusi diyakini akan lebih efisien dan daya saing produk lokal di pasar internasional akan meningkat.
Mahyunadi menekankan bahwa optimalisasi KEK Maloy bukan sekadar janji pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika anggaran.
“Aktivasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi pendukung di sekitar kawasan pesisir,” tutupnya.(*)
