Berita3.net, Sangatta – PLT Ketua DPC PPP Kutim, H. Irdiansyah menyatakan partai nya siap untuk memperjuangkan nasib TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah ) dan tenaga kerja honorer di Kutim.
“ Partai kami tetap akan suarakan nasib ribuan TK2D dan honorer di Kutim, apalagi Sekjend DPC PPP Kutim, sekaligus Ketua DPRD Kutim, Joni, juga pernah mengeluarkan statement kenaikan gajih TK2D harus menjadi prioritas di sertai adanya jaminan perlindungan sosialnya berupa perlindungan kesehatan maupun perlindungan ketenaga kerjaan yang di jamin oleh APBD Kutim,” kata Irdiansyah saat di hubungi melalui telepon seluler, Senin ( 15/03/2021 ).
Irdiansyah mengaku dirinya akan memberikan arahan perwakilan partai berlambang Ka’bah ini di DPRD Kutim untuk memperjuangkan TK2D dan honorer di Kutim, apalagi menurutnya permasalahan ini selalu menjadi permasalahan klasik pemerintahan di Kutim,sehingga di perlukan pemecahan atau solusi.
“Ini masalah klasik,perlu ada solusinya dari pemerintah,”jelasnya.
Dirinya menyadari bahwasanya kontribusi TK2D dan honorer sangat besar bagi jalannya birokrasi pemerintahan Kutim dan sayangnya kata dia selama ini perihal TK2D dan tenaga honorer selalu menjadi angin surga politik saat pilkada yang realisasinya jauh dari harapan.
Jumlah terbanyak TK2D dan tenaga honorer Kutim terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sementara perhatian dari pemerintah daerah sangat kurang, oleh karenanya DPC PPP Kutim sangat prihatin melihat nasib TK2D dan tenaga honorer yang penghasilannya di bawah rata – rata. “ Ini kan pemerintah kurang perhatian dan tidak optimal perhatikan nasib mereka,” ujarnya.
Irdiansyah menegaskan, dengan kondisi nasib TK2D dan tenaga honorer di Kutim,wajar saja di akhir tahun 2020, Ketua DPRD Kutim, yang juga selaku sekjend DPC PPP Kutim pernah mengeluarkan statement bahwa kenaikan gajih TK2D harus menjadi prioritas, namun menurut informasi yang di dapat oleh Irdiansyah tidak sesuai dengan kenyataan.
“ Beberapa hari ini saya mendapat keluhan dari beberapa orang TK2D terkait gajih mereka yang tidak naik,padahal dengan kemampuan anggaran Rp.2,9 Trilliun masih bisalah pemkab naikkan gajih mereka,” tegas Irdiansyah.
Terkait dengan penerimaan TK2D dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kutim,Irdiansyah berharap ada transparansi dalam perekrutannya,bukan atas dukungan politik atau kedekatan politik,namun menurut dirinya alangkah baiknya meningkatkan status tenaga honorer menjadi TK2D.
“ Harus ada transparansi dalam perekrutan TK2D dan honorer,tapi tentu dengan kebutuhan instansi dan dibarengi kemampuan manusianya yang akan jadi TK2D,bukan karena unsur politis,lebih baik tingkatkan saja status tenaga honorer menjadi TK2D,dibanding perekrutan baru,” harapnya. (Raj)
