Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat kualitas pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan peninjauan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten. Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Forum yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas rancangan standar pelayanan sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peresmian Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Kabupaten Kutim.
Rizali mengatakan, penyusunan standar pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan perspektif penyelenggara, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan pengalaman masyarakat.
“Kehadiran dan masukan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian sangat menentukan arah perbaikan pelayanan kita ke depan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rizali.
Menurut dia, forum konsultasi publik merupakan kesempatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung. Berbagai masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan rancangan standar pelayanan sebelum diterapkan.
Dia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap perangkat daerah, kata dia, harus memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi standar dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap produk layanan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kutai Timur memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi dan berorientasi pada kepuasan publik,” tegasnya.
Forum tersebut dilanjutkan dengan pemaparan rancangan standar pelayanan, diskusi, serta tanya jawab antara narasumber dan peserta. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menyampaikan usulan perbaikan terhadap standar pelayanan yang sedang ditinjau.
Kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh unsur terkait sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutim.
Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Menurut Uud, proses penyusunan telah dimulai sejak 22 Oktober 2026 melalui pembahasan rancangan awal bersama tim penyusun dan seluruh bagian di lingkungan Setkab Kutim. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari enam unsur pemangku kepentingan.
Hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara, kemudian disempurnakan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim. Dokumen standar pelayanan tersebut selanjutnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Melalui forum konsultasi publik dan peresmian ULT tersebut, Pemkab Kutim berharap pembenahan pelayanan tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola birokrasi. Pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (*)






