Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan respons resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri anggota legislatif, pejabat eksekutif, serta perwakilan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah yang membacakan sambutan Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi yang dinilai konstruktif dan menjadi masukan penting untuk penyempurnaan kebijakan fiskal daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi legislatif–eksekutif agar APBD 2026 dirumuskan lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah peningkatan signifikan pendapatan daerah. Pemerintah memaparkan bahwa pendapatan Kutim naik dari proyeksi awal Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun pada tahap finalisasi. Peningkatan ini disebut tidak lepas dari peran DPRD dalam pengawasan dan dukungan kebijakan.
Pemerintah kemudian merespons satu per satu catatan fraksi.
Fraksi PKS dan NasDem menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas belanja. Pemerintah berkomitmen menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan pendapatan serta memastikan alokasi belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Golkar menyoroti besarnya porsi belanja operasional. Pemkab menjelaskan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penguatan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik esensial.
Fraksi Demokrat mempertanyakan prioritas layanan dasar. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan wajib tetap menjadi fokus utama.
Fraksi PPP dan Persatuan Indonesia Ray memberi perhatian pada percepatan serapan anggaran dan optimalisasi SIPD. Pemerintah menyatakan siap memperbaiki tata kelola perencanaan dan pelaksanaan program.
Fraksi Gelora Amanah Perjuangan menyoroti perlunya alternatif pembiayaan, perhatian terhadap petani dan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta strategi pengurangan kemiskinan.
Pemkab Kutim juga merangkum sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026, antara lain penajaman perencanaan anggaran, evaluasi program tahun jamak, antisipasi potensi penurunan pendapatan, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di akhir penyampaiannya, Pemkab menegaskan kesiapan melanjutkan pembahasan APBD bersama DPRD sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sembari mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi demi kemajuan Kutai Timur. (Adv/diskominfo_ktm)
