Berita3.net, Sangatta – Puluhan dosen, karyawan serta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kutai Timur (Kutim) menggelar hearing dengan DPRD Kutai Timur, Selasa (15/6/2021).
Hearing tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan yakni terkait pemberian hak dosen dan karyawan, Peningkatan kapasistas dan jenjang karir yang jelas bagi tenaga pendidikan dan kependidikan, Reformasi Birokrasi berdasarkan profesionalisme, Pengupayaan pembiayaan STAIS yang terus berkelanjutan, Bersihkan struktural dan status dosen tetap dari unsur PNS, dan Transparasi informasi kepada seluruh akademik.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Maswar merespon keluhan para dosen tersebut. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah sampai terlambat membayar gaji tersebut. Politikus Golongan Karya itu menyebutkan, keterlambatan gaji dosen disebabkan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri bermasalah. Akibatnya, pencairan gaji dosen belum bisa diproses.
“Jadi tadi kami menanyakan apa kendala sehingga gaji dosen ini bisa menunggak hingga 6 bulan dan dari penjelasan BPKAD memang jelas saat ini karna penggunaan sistem yang baru yang sebelumnya SIMDa beralih ke sistem yang baru SIPD.” Sebutnya.
Karena itu, dia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim untuk segera memproses pencairan gaji dosen. Sebab menurut dia, gaji merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Selain itu, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Basti Sanggalangi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun yang juga ikut hadir meminta kepada pihak terkait agar persoalan pembayaran gaji dosen dan karyawan yang sudah enam bulan belum terbayarkan dapat di carikan solusi.
“Tolong pak, dicarikan solusi. Isi kantongnya mereka besok supaya aktifitas kampus (STAI Sangatta) bisa berjalan, apa yang tadi di sampaikan mahasiswa mereka mau menghadapi ujian lantas kalau para dosen-dosen tidak mau mengajar bagaimana pak, dunia pendidikan di Kutai Timur akan heboh nantinya.”tegasnya. (As)
