Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu mencapai target 6 persen pada akhir 2026.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah setelah pertumbuhan ekonomi Kutim mengalami perlambatan pada 2025.
Hal itu disampaikan Mahyunadi seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut diikuti secara daring oleh Mahyunadi bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, jajaran perangkat daerah, kepolisian, serta instansi terkait.
Dalam rakor, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi indikator pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan daya beli.
Mahyunadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2024 tercatat lebih dari 9 persen. Namun, angka tersebut turun menjadi 1,09 persen pada 2025.
“Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Kalau dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen. Sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahyunadi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan I 2026 tercatat sekitar 1,7 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Kutim untuk melakukan percepatan hingga akhir tahun.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujarnya.
Menurut Mahyunadi, investasi dan hilirisasi menjadi salah satu peluang utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kutim. Salah satunya melalui pembangunan proyek hilirisasi etanol yang telah memasuki tahap groundbreaking.
Investasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, aktivitas usaha masyarakat, serta pergerakan sektor pendukung lainnya.
Selain investasi, Mahyunadi menilai optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta pelaksanaan APBD dilakukan sejak awal tahun agar belanja pemerintah segera memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, keterlambatan pelaksanaan APBD perlu menjadi bahan evaluasi. Pada 2025, sejumlah pembangunan dan proyek pemerintah baru berjalan setelah perubahan anggaran. Sementara pada 2026, proses pergeseran anggaran baru selesai pada Juni.
“Makanya saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan oleh DPRD harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” tegasnya.
Mahyunadi juga meminta evaluasi pertumbuhan ekonomi dilakukan secara berkala, mulai dari triwulan pertama hingga triwulan berikutnya. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat segera menentukan langkah apabila terdapat indikator yang belum sesuai target.
“Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga di kuartal terakhir kita bisa genjot pertumbuhan ekonomi sesuai target nasional,” katanya.
Selain investasi dan belanja pemerintah, daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Mahyunadi menyebut daya beli masyarakat Kutim saat ini masih cukup stabil sehingga perlu dipertahankan dan diperkuat.
Sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kutim juga turut menjadi perhatian. Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebelumnya dikhawatirkan memengaruhi aktivitas ekonomi daerah.
Namun, Mahyunadi mengatakan terdapat perkembangan berupa revisi terhadap rencana pengurangan RKAB. Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap dampaknya terhadap perekonomian Kutim tidak sebesar perkiraan sebelumnya.
“Dengan demikian, mudah-mudahan daya beli masyarakat bisa tinggi kembali, sehingga indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Timur,” ujarnya.
Untuk memperkuat strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, Mahyunadi meminta Bagian Perekonomian melakukan kajian secara komprehensif terhadap berbagai indikator yang dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan analisis yang tepat agar program pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah meminta kepada Kabag Ekonomi untuk mengkaji secara komprehensif apa saja yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya kita analisa, tapi kita harus bekerja berdasarkan analisa yang tepat,” jelasnya.
Pemkab Kutim juga berencana melibatkan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk memperkuat kajian tersebut.
Mahyunadi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi dapat menghasilkan strategi yang lebih terukur sehingga berbagai potensi ekonomi Kutim dapat dioptimalkan.
“Kita berharap bisa menggandeng akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kita kaji indikatornya dan kemudian kita kerjakan berdasarkan indikator yang sudah kita kaji secara maksimal,” pungkas Mahyunadi. (Adv/bt3_diskominfo)