Berita3.net, SAMARINDA – Kekayaan sumber daya alam (SDA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, ditargetkan tidak berhenti sebagai sumber pendapatan daerah. Pemanfaatannya diarahkan menjadi modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pengembangan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Lokakarya Rencana Aksi FORMIKA Kutai Timur Hebat 2045 bertema “Sinergi, Kolaborasi, dan Aksi Nyata untuk Pembangunan Kutai Timur yang Berkelanjutan” di Ruang Batara II, Hotel Fugo Samarinda, Rabu (23/9/2026).
Lokakarya yang berlangsung selama dua hari, 23-24 September 2026, tersebut diselenggarakan GIZ Indonesia melalui program GIZ SASCI+ bersama Konsorsium Sustain Kutim.
Program tersebut mendorong pembangunan rantai pasok pertanian yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
Di Kutim, pendampingan antara lain dilakukan terhadap petani sawit dan karet, penguatan kelembagaan petani, serta penerapan praktik produksi yang lebih berkelanjutan.
Keterlibatan tersebut juga berkaitan dengan SUSTAIN Kutim atau Sustainable Landscape Initiative in Kutai Timur. Inisiatif ini merupakan kolaborasi sektor publik dan swasta yang dikoordinasikan GIZ, Proforest, dan Tanah Air Lestari.
Berbagai unsur, mulai dari pemerintah, instansi vertikal, perusahaan, organisasi, akademisi hingga aktivis, dilibatkan dalam lokakarya tersebut. Mereka membahas langkah pembangunan yang dapat dijalankan secara bersama dan lintas sektor.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, FORMIKA harus menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti sebagai forum pertemuan. Menurut dia, para pemangku kepentingan perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“FORMIKA jangan hanya menjadi tempat bertemu. Kita harus menentukan langkah pembangunan Kutim ke depan,” kata Mahyunadi.
Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan dan mengatur anggaran pembangunan. Namun, pelaksanaan berbagai program membutuhkan dukungan dari sektor lain agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah menyiapkan dan mengatur anggaran. Tetapi pelaksanaannya harus didukung semua pihak,” ujarnya.
Mahyunadi menuturkan, keberhasilan pembangunan Kutim tidak semata-mata diukur dari besarnya pemanfaatan SDA. Kekayaan tersebut harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
“Keberhasilan kita adalah ketika kekayaan alam bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang baik, masyarakat yang produktif, dan pengusaha lokal yang kuat,” katanya.
Menurut dia, pembangunan juga perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber-sumber ekonomi baru. Hal itu penting agar perekonomian daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor.
“Jangan hanya bergantung pada satu sumber ekonomi. Kita harus menyiapkan ekonomi baru yang bisa bertahan dan terus berkembang,” ujar Mahyunadi.
Ketua Umum FORMIKA Kutim yang juga Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Sejumlah perwakilan instansi vertikal dan perusahaan yang beroperasi di Kutim juga mengikuti lokakarya.
Ketua Harian kegiatan, Sudirman Latif, mengatakan komunikasi dan dialog antarpihak perlu terus dibangun agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau ingin pembangunan berkelanjutan, komunikasi dan dialog harus terus dilakukan,” kata Sudirman.
Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan Kutim. SDM yang berkualitas, kata dia, dibutuhkan agar masyarakat mampu menghadapi persaingan sekaligus meningkatkan daya tarik daerah bagi investasi yang memberikan nilai tambah.
“Kita perlu meningkatkan kualitas SDM agar masyarakat lebih mampu bersaing dan daerah semakin menarik bagi investasi,” ujarnya.
Melalui lokakarya tersebut, FORMIKA diharapkan menghasilkan rencana aksi yang dapat diterapkan secara bertahap. Rencana itu diarahkan untuk memastikan kekayaan dan potensi Kutim memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta menjadi fondasi bagi ekonomi daerah yang kuat hingga 2045. (Adv/bt3_diskominfo)