Berita3.net, SAMARINDA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sekdakab Kutim) Rizali Hadi menilai percepatan pembangunan daerah membutuhkan sinergi berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Rizali seusai menghadiri Lokakarya Rencana Aksi Forum Multipihak (FORMIKA) bertema “Sinergi, Kolaborasi dan Aksi Nyata untuk Pembangunan Kutai Timur yang Berkelanjutan” di Meeting Room Hotel Fugo, Rabu (23/9/2026).
Menurut Rizali, pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia mengatakan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutim. Sejumlah kebutuhan yang harus terus didorong pemenuhannya antara lain infrastruktur jalan, listrik, dan akses air bersih.
“Yang menjadi perhatian kita adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. Ini merupakan kebutuhan utama yang harus terus kita dorong pemenuhannya,” ujar Rizali.
Menurut dia, keterlibatan multipihak juga diperlukan untuk mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
Keberadaan FORMIKA, kata Rizali, dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan menyatukan berbagai kepentingan tersebut. Dengan demikian, persoalan pembangunan dapat dibahas secara bersama untuk menemukan solusi yang lebih terintegrasi.
“Peran multipihak ini penting untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan pihak swasta. Dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik, kita bisa mencari solusi bersama terhadap berbagai kebutuhan pembangunan,” katanya.
Rizali menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kutim terbuka terhadap kontribusi pihak swasta dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat jangka pendek.
Menurut dia, dukungan berbagai pihak perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat berkelanjutan, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui lokakarya rencana aksi FORMIKA, pemerintah berharap berbagai masukan dan gagasan yang muncul dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Kutim agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya, dari kegiatan ini ada aksi nyata yang bisa kita lakukan bersama, sehingga pembangunan Kutim ke depan semakin terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur Rizali. (Adv/bt3_diskominfo)