Berita3.net, SANGATTA – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadani, menyampaikan bahwa kapasitas panen padi lokal saat ini hanya berkisar 32 ton setiap musim, angka ini masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat.
Nora menjelaskan bahwa jumlah produksi yang minim tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan beras warga Kutim.
“Data dari DTPHP Kutim, produksi beras lokal kita sekitar 32 ton, dan ini belum cukup untuk konsumsi masyarakat,” ujar Nora.
Kondisi ini membuat Kutim masih harus mengandalkan pasokan beras dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan.
Faktor lain yang turut membatasi peredaran beras lokal adalah sistem pembelian secara blok oleh pihak tertentu. Sebagian besar hasil panen langsung diambil sebelum masuk ke pasaran, sehingga hanya sekitar 10 persen yang beredar di wilayah sekitar petani.
Minimnya peredaran tersebut membuat beras lokal hampir tidak terlihat di pasaran umum. Alhasil, keberadaannya sulit bersaing dengan beras luar daerah yang lebih mudah ditemukan dan jumlahnya jauh lebih besar.
Selain itu, Nora menyoroti persoalan harga beras lokal yang sering kali lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional. Kondisi ini muncul karena biaya produksi di Kutim relatif besar dan kerap terpengaruh faktor cuaca serta serangan penyakit tanaman.
“Biaya yang dikeluarkan petani untuk produksinya lebih tinggi, belum lagi kalau ada penyakit tanaman. Itu menambah pos pengeluaran,” jelasnya.
Tingginya biaya produksi tersebut turut memengaruhi keputusan petani dalam menentukan harga jual. Disperindag Kutim, tutur Nora, tidak bisa menekan petani untuk menjual beras di bawah harga pokok produksi mereka karena itu merupakan mata pencaharian utama mereka.
“Kita tidak bisa memaksa petani untuk menurunkan harga, karena di situ sumber penghidupan mereka,” ujarnya.
Nora menegaskan bahwa kondisi ini menjadi gambaran tantangan besar dalam sektor pertanian di Kutim. Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mendorong peningkatan produksi serta mencari langkah strategis menyeimbangkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. (Adv/diskominfo_ktm)
