oleh

HMI Cabang Sangatta Menolak Pengesahan UU Omnibus Law

Berita3.net, SANGATTA – Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan rancangan undang undang Omnibus Law Senin, (05/10/20) menimbulkan reaksi keras dari elemen buruh maupun organisasi Mahasiswa, salah satunya dari HMI.

HMI Cabang Sangatta dengan tegas menolak undang undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang didalam poin-poinnya sangat merugikan para pekerja dan masyarakat pada umumnya.

“Rancangan UU cipta kerja atau Omnibus Law yang disahkan oleh DPR terkesan dipaksakan di tengah situasi pandemi Covid-19 dan kami HMI Cabang Sangatta dengan tegas menolak hasil keputusan tersebut” kata Ashan Putra Ketua Umum/ formature HMI Cabang Sangatta

Aksi bersama Penolakan UU cipta Kerja atau Omnibus law di Kantor DPRD Kutim, Kamis (8/10/20)

Lebih lanjut,  Ia (putra. red) juga mengatakan bahwa aksi demi aksi penolakan Omnibus Law sudah gencar dilakukan elemen buruh, Mahasiswa, hingga kalangan masyarakat sipil lainnya, namun Pemerintah dan DPR tetap membahas dan mengesahkannya. hal tersebut sangat merugikan bagi para pekerja atau buruh.

“Penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Padahal, menurut data lapangan, besaran UMP  pada umumnya adalah di bawah UMK. Sehingga, alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, Omnibus Law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka” tambah Ashan Putra

Selain itu, Putra juga mengatakan bahwa hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu, kini tak ada lagi. Sehingga Omnibus Law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI