Berita3.net, SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Jimi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kutim sebagai momentum refleksi dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-26 Kutim yang digelar pada Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, usia 26 tahun menjadi waktu yang tepat bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menilai sejauh mana Kutim berkembang menuju daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
“Tangguhnya itu bertahan ya, mudah-mudahan bisa betul-betul optimal, mandiri dan memiliki daya saing untuk masa depan. Ini kalimat ringkas tapi bermakna dalam untuk menjadi pegangan bersama,” ujarnya.
Jimi menyoroti kondisi keuangan daerah yang diperkirakan akan terdampak penurunan dana dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, hal ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah strategis agar pembangunan daerah tidak terhambat.
“Sekarang masih kita upayakan bagaimana bisa melobi dan membuka mata pemerintah pusat agar melihat kondisi di daerah ini. Kita perlu banyak pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tidak relevan jika diterapkan secara kaku di daerah seperti Kutim.
“Khusus untuk Kutim, kebijakan efisiensi di sektor infrastruktur itu tidak tepat. Karena pembangunan di sini masih sangat diperlukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jimi menilai adanya perlakuan yang tidak seimbang antara daerah di Kalimantan dengan daerah di Jawa dalam hal dukungan anggaran pusat. “Kalau di Jawa mungkin pembangunan sudah berlapis-lapis, sementara kita di sini baru belasan tahun berjalan. Jadi tidak bisa disamakan,” ungkapnya.
Meski begitu, ia tetap optimistis terhadap masa depan pembangunan Kutim. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penyampaian data dan kondisi riil ke pemerintah pusat.
“Kita masih optimis, tinggal bagaimana kita menyajikan hal-hal yang relevan agar pusat memahami kondisi daerah,” ujarnya.
Terkait penyerapan anggaran, Jimi menegaskan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, meskipun sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) juga tetap menjadi bagian dari aset daerah. Ia menampik anggapan bahwa pemangkasan anggaran terjadi karena rendahnya penyerapan APBD.
“Bukan karena itu, karena mekanisme di daerah berbeda dengan kementerian. Kita tidak bisa bertindak sepihak tanpa melewati prosedur dan kebijakan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Kutim juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, terutama di tengah kondisi penurunan anggaran. Menurutnya, sektor swasta memiliki peran besar dalam menjaga perputaran ekonomi daerah.
“Kita berharap sektor swasta tetap semangat menciptakan lapangan kerja dan memperhatikan potensi yang ada, meskipun APBD kita menurun,” tuturnya.
Ia juga mendorong adanya kebijakan yang mengatur keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan ketersediaan lapangan kerja.
“Kalau teknologi terlalu canggih tapi banyak pengangguran, itu tidak linear dengan kondisi sosial kita. Harus ada rasio yang adil antara teknologi dan peluang kerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Jimi berharap momentum HUT ke-26 Kutim menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk bersatu membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan inovasi.
“Mari kita jadikan ulang tahun ini bukan hanya seremonial, tapi juga ajang refleksi untuk mewujudkan Kutim yang benar-benar tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya. (An_bt3)
