oleh

Nota Pengantar KUPA dan PPAS, Fraksi PDI Sampaikan 7 Catatan Penting

BERITA3.NET SANGATTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memberikan pandangan umum terkait dengan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2020.

Sidang peripurna ke 21 Kamis (3/9/2020) pekan lalu, Fraksi PDI-Perjuangan memberikan tujuh (7) pandangan umum, yang dibacakan Faizal Rachman, selaku Bendahara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kutim.

“Pertama, mengharapkan dalam pengalokasian anggaran sebaiknya harus tepat sasaran yang di tuju agar memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat,” ungkap Faizal Rachman, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Kedua, meminta kepada pemerintah kabupaten Kutai Timur untuk memberikan penjelasan tentang belanja pegawai yang masuk di dalam belanja langsung maupun tidak langsung yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Ketiga, Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah Daerah untuk memberikan penjelasan dan rincian anggaran yang digunakan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur.

Keempat, mengharapkan OPD yang menghasilkan PAD agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan PAD lebih besar.

Kelima, Terkait penyerapan anggaran Dan Rasionalisasi, Fraksi PDI Perjuangan sayang menyayangkan Pemerintah Daerah tidak peka terhadap situasi wabah covid 19. Lebih mementingkan penyerapan Anggaran Terhadap Program2 yg tidak prioritas yg nilainya sebesar 265 M, sehingga Menyebabkan OPD  yg sangat memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi Kutim menuju kemandirian Agrobisnis dan Agroindustri terasionalisasi secara signifikan, seperti Anggaran Dinas Pertanian Kutim dirasionalisasi sebesar 72.77%, Anggaran Dinas Perkebunan dirasionalisasi sebesar 53.28%, dan Anggaran Dinas Kelautan dirasionalisasi sebesar 51.53%. Sehingga Timbul Pertanyaan Apakah Pemerintah Daerah Serius Menata Kutai Timur atau hanya fokus menata bukit Pelangi

Keenam, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019,   Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur, mempertanyakan tentang Silpa 2019 tidak masuk dalam komponen penerimaan pembiayaan APBD Perubahan 2020 yang di ajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

“Terakhir Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah, program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kemajuan masyarakat atau yang sifatnyahanya seremonial harus mampu di pangkas agar segala kegiatan yang telah disusun dalam Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga di maksudkan agar kemampuan anggaran yang ada nantinya dapat menunjang tema pembangunan di Kutai Timur,” tutupnya.(*/aa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.