Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mematangkan persiapan pelaksanaan program Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat lanjutan Tim Pelaksana Daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG), Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut diikuti perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial di Kutim berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Mahyunadi mengatakan, kolaborasi antarpihak menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci penting agar pelaksanaan perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kutim dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Menurut dia, pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Dengan demikian, program perlindungan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Digitalisasi juga diharapkan membuat proses penyelenggaraan perlindungan sosial lebih efektif dan transparan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito mengatakan, Kutim menjadi salah satu daerah yang mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk mengikuti program piloting tersebut.
“Kita salah satu dari 104 kabupaten/kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai piloting dalam kegiatan digitalisasi ini. Kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak,” kata Ernata.
Ernata menjelaskan, Kutim masuk dalam gelombang ketiga pelaksanaan program. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai September hingga Desember 2026.
Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar setiap tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan data, perangkat daerah, serta unsur pendukung lainnya.
Pemkab Kutim berharap pelaksanaan piloting ini dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Pemkab Kutim berkomitmen mendukung seluruh tahapan program agar berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Adv/bt3_diskominfo)