Berita3.net, SANGATTA – Kelangkaan solar bersubsidi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, dikeluhkan para sopir truk. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membuat kendaraan angkutan tidak bisa beroperasi selama berhari-hari. Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menggelar rapat evaluasi pelayanan pengisian solar subsidi di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (15/10/2026).
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi yang memimpin rapat mengatakan, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi setiap hari semakin mengganggu ketertiban lalu lintas. Bahkan, antrean meluas hingga ke ruas jalan yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat menunggu pengisian BBM.
“Setiap hari kita melihat antrean BBM panjang. Bahkan, antreannya sampai masuk ke jalan-jalan yang bukan semestinya digunakan untuk antrean,” ujar Mahyunadi.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan panjangnya antrean, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi para sopir truk. Sejumlah kendaraan angkutan terpaksa berhenti beroperasi karena kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Mahyunadi menyebut, berdasarkan keluhan yang disampaikan perwakilan komunitas sopir truk, ada kendaraan yang tidak beroperasi selama empat hingga lima hari. Bahkan, sebagian sopir mengaku harus menunggu hingga satu pekan untuk mendapatkan solar.
“Teman-teman dari delapan organisasi truk mengeluh, kadang-kadang bisa empat hari, lima hari, bahkan ada yang sampai satu minggu truknya menganggur karena mau beroperasi tidak ada BBM,” katanya.
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim Noviari Noor, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim Suriansyah, Kepala Satpol PP Fata Hidayat, Sekretaris Dinas Perhubungan Masrianto Suriansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan pengelola SPBU dan organisasi sopir truk.
Dalam pertemuan itu, para peserta membahas sejumlah persoalan, mulai dari kecukupan pasokan solar subsidi, ketertiban pelayanan di SPBU, hingga pengawasan distribusi agar BBM diterima oleh pihak yang berhak.
Ketua Persatuan Material Truk Sangatta (Permata), Mamat, meminta pemerintah memperketat pengawasan penyaluran solar subsidi. Dia menegaskan, BBM bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun praktik penyelewengan.
Mamat juga mendesak instansi terkait menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan. Selain itu, dia mengusulkan pengaturan jalur atau jadwal khusus pengisian solar subsidi bagi angkutan lokal agar sopir truk tidak terus terjebak antrean panjang.
Ketua Komunitas Truk Sangatta (KTS), Muhammad Husein, turut menyoroti perlunya perbaikan sistem pelayanan di SPBU. Menurut dia, penataan pengisian solar dibutuhkan agar kebutuhan operasional sopir truk di Sangatta dapat terpenuhi dan kendaraan tidak terlalu lama berhenti beroperasi.
Sementara itu, Samsul dari Permata meminta pengawasan penggunaan QR Code dan kuota solar subsidi dilakukan secara transparan. Dia juga menyoroti praktik pengisian berulang yang perlu diawasi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi berjalan tertib.
Melalui rapat tersebut, Pemkab Kutim mendorong penanganan persoalan solar subsidi melalui perbaikan pelayanan SPBU, pengawasan distribusi, serta upaya memastikan kecukupan pasokan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurai antrean sekaligus menjaga kelancaran aktivitas angkutan barang di Kutai Timur. (Adv/bt3_diskominfo)
