Berita3.net, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk menekan angka stunting. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas intervensi kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan, penurunan angka stunting dari 26,9 persen pada 2024 menjadi 19 persen pada 2027 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Hal itu disampaikan Mahyunadi saat menghadiri Forum Koordinasi CSR PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan perusahaan kontraktor dalam penanganan risiko stunting di Ruang Recall Wisma Rayah PT KPC, Sangatta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Mahyunadi, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian makanan tambahan kepada anak. Faktor lain seperti kondisi gizi keluarga, ketersediaan air bersih, sanitasi, pola asuh, serta pemahaman orangtua juga harus diperhatikan.
“Kalau kita mau angka stunting turun, kita harus kerjakan bersama-sama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Ada perusahaan, tenaga kesehatan, kader dan masyarakat. Semua harus ikut ambil bagian,” kata Mahyunadi.
Ia menilai pencegahan harus dilakukan sejak keluarga teridentifikasi memiliki risiko stunting. Dengan demikian, intervensi dapat diberikan sebelum gangguan pertumbuhan terjadi pada anak.
“Pencegahan itu dimulai dari keluarga. Kita harus terus memberikan pemahaman tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, pola asuh, air bersih dan lingkungan yang sehat,” ujarnya.
Mahyunadi juga mengapresiasi keterlibatan PT KPC bersama 34 perusahaan kontraktor melalui Program BERSAMA atau Bersatu Atasi Stunting Terpadu.
Program tersebut menyasar keluarga berisiko stunting di wilayah ring satu Kecamatan Sangatta Utara dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi.
“Ini yang bagus. Jangan hanya kasih makanan, setelah itu selesai. Kita juga harus lihat penyebabnya. Apakah keluarganya punya air bersih, bagaimana kondisi jambannya dan apakah orangtuanya sudah memahami kebutuhan gizi anak,” katanya.
Ia berharap Program BERSAMA dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kutai Timur untuk terlibat dalam penanganan stunting di sekitar wilayah operasional masing-masing.
“Kalau program seperti ini bisa berjalan di Sangatta Utara, saya berharap ini bisa menjadi pionir. Perusahaan di wilayah lain juga bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar mereka,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat edukasi masyarakat, pelayanan kesehatan, Posyandu, serta pendampingan keluarga melalui kader dan tenaga kesehatan.
“Yang penting kita jangan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah punya program, perusahaan punya kepedulian dan masyarakat juga harus ikut terlibat. Kalau semuanya bergerak bersama, saya yakin target ini bisa kita kejar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Program BERSAMA Febriana Kurniasari mengatakan, kolaborasi PT KPC bersama 34 perusahaan kontraktor berhasil menghimpun dana sebesar Rp319 juta untuk mendukung penanganan dan pencegahan stunting.
“Dari hasil kolaborasi dan partisipasi 34 perusahaan kontraktor PT KPC, kami berhasil menghimpun dana sebesar Rp319 juta. Dana ini kami salurkan melalui empat program utama sebagai bentuk dukungan bersama dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting,” ujar Febriana.
Dana tersebut dialokasikan untuk empat program. Pertama, bantuan pemberian nutrisi tambahan bagi anak bawah dua tahun (baduta) di Rumah Rehat Gizi (RRG) Kecamatan Sangatta Utara sebesar Rp150 juta.
Kedua, penyediaan air bersih sebesar Rp24,305 juta melalui kerja sama dengan Perumdam Tirta Tuah Benua.
Ketiga, bantuan jamban sehat sebesar Rp136,336 juta melalui kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur.
Keempat, bantuan edukasi dan penyuluhan keluarga berencana sebesar Rp8,358 juta.
“Melalui empat program ini, kami ingin ikut mendukung penanganan stunting secara lebih menyeluruh. Bukan hanya dari sisi nutrisi, tetapi juga air bersih, sanitasi dan edukasi keluarga,” jelas Febriana.
Ia berharap program tersebut memberikan manfaat langsung bagi keluarga sasaran sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah mencegah munculnya risiko stunting baru.
“Harapannya, apa yang kami lakukan bersama ini bisa memberikan manfaat langsung bagi keluarga yang berisiko stunting dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah munculnya risiko stunting baru,” katanya.
Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat agar intervensi terhadap keluarga berisiko dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, target penurunan angka stunting menjadi 19 persen pada 2027 diharapkan dapat tercapai. (Adv/bt3_diskominfo)