Berita3.net, Sangatta – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi merespon terkait permasalahan proyek yang ada di Kaltim baik yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta pembangunan IKN sebagai upaya dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan tahun 2020-2024 di Kaltim.
Di Katakan, bahwa salah satu permasalah proyek tender yang ada di Kaltim adalah persoalan bantingan penawaran.
“Bantingan penawaran ini berpotensi pada kualitas produk pekerjaan, di kuatirkan rekanan banyak yang tidak bisa selesaikan pekerjaan, ” Sebut Bakri Hadi, Rabu (20/07/2022).
Selain itu, Ia juga meminta Pojka dan PPK agar mengabaikan apabila ada rekanan yang menawarkan terlalu tinggi dari Nilai Pagu.
“Pantauan kami Pernah ada rekanan menawar sampai 38-40 persen dari nilai pagu, untuk itu meminta Pokja dan PPK untuk mengabaikan rekanan yang menawar di atas 15-20 persen.” ungkapnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menambahkan bahwa dengan kondisi seperti itu, akan membuat kualitas pekerjaan menjadi buruk dan berdampak pada masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian bagi semuanya.
“Rentan paket pekerjaan itu di Take over sampai 2-3 tangan, sehingga berpotensi di pengurangan volume dan kualitas pekerjaan. Saran kita Pokja harus melihat kewajaran harga dan harga satuan real di lapangan, demi kualitas pekerjaan,” Tambahnya. (*)
